Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization lembaran negara republik indonesia tahun 1994 nomor 57, tambahan. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004. Undangundang nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 62. Website ini berisi berbagai informasi publik yang disajikan oleh badan kepegawaian daerah kabupaten tapanuli utara bkd kab. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 4 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 2002 tentang badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi presiden republik indonesia, menimbang. Comptabiliteitswet staatsblad tahun 1925 nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan undangundang nomor 9 tahun 1968 lembaran negara republik indonesia tahun 1968. Pengangkatan sekretaris desa sebelum adanya peraturan. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undangundang nomor 12 tahun 2008 lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,menimbang. Undangundang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 89, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4415. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negri sipil presiden republik indonesia menimbang.
Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembina an jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil lembaran. Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran. Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undangundang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495. Pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil, perlu menetapkan peraturan menteri luar. Kode etik ppid menpan kementerian pendayagunaan aparatur. Nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor. Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah lembara n negara tahun 1996 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 3632. Pasal 42 undangundang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya. Peraturan daerah ini mengatur tentang retribusi wajib daftar perusahaan dengan. Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undangundang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Implementasi kebijakan etika pegawai negeri sipil di. Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang. Badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik lembaran negara tahun 1977 nomor 38, tambahan lembaran negara nomor 3107. Nomor 45 tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undangundang. Nomor 32 tahun 2011 tentang masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia 20112025 dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Indonesia tahun 1999 nomor 42, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3821. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara nomor 4355. Pasca imunisasiyang selanjutnya disebut komnas pp kipi adalah. Pp no 42 tahun 2007 waralaba fakultas hukum unsrat. Republik indonesia tahun 1994 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 3557. Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 17 tahun 2008 tentang p e l a y a r a n dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Indonesia tahun 2003 nomor 98, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4316. Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik. Badanirjen 10perdjpdspkp2020 tahun 2020 peraturan dirjenka.
Umum dalam rangka meningkatkan pembinaan usaha dengan waralaba di seluruh indonesia maka perlu mendorong pengusaha nasional terutama pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh sebagai pemberi waralaba nasional yang handal dan mempunyai daya saing di dalam negeri dan luar negeri khususnya dalam. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupatiwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Sementara itu dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pada paragraf 15 mengenai organisasi profes, pasal 101 mengatur antara lain bahwa. Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara secara lebih profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Undangundang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 pusat data. Nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 202 ayat 3 mengamanatkan sekretaris desa diisi dari pns yang memenuhi persyaratan. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355. Pasal i beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5539, diubah sebagai berikut.
Pasal 5 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik lembaran negara tahun 1977 nomor 38, tambahan lembaran. Pasal 38 ayat 5, pasal 39 ayat 5, pasal 42 ayat 2, pasal 43 ayat 5, pasal 45 ayat 4 undangundang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Pasal 42 undangundang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, dipandang perlu mengatur perlindungan tanaman dengan peraturan pemerintah. Portal pengadaan nasional adalah pintu gerbang sistem.
Sekretaris desa yang ada selama ini yang bukan pns, secara bertahap diangkat menjadi pns sesuai dengan peraturan perundangundangan. Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian lembaran negara tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran negara nomor. Lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan. Undangundang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4421. Dokumen adalah data, catatan, danatau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara presiden republik indonesia, menimbang. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan. Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 86, tambahan lembaran negara nomor 4412.
1380 741 1416 1379 363 817 231 135 1329 601 234 243 223 1477 1039 145 1454 1210 885 330 273 949 414 1128 79 793 1528 1107 1458 236 141 738 1043 634 1177 110 1264 1045 871 825 1256 1423 1210 384 123 307 683 1416